UN Picu Biaya Ekonomi Tinggi

Meski Ujian Nasional (UN) telah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA), pemerintah bersikeras akan tetap melanjutkan. Upaya tetap melaksanakan UN hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Jika dilihat dari aspek pembiayaan pelaksanaan UN, dari tahun ke tahun menghabiskan anggaran milliaran rupiah. Aspek pembiayaan ini tidak menjamin kualitas siswa secara komptensi yang lulus dalam pelaksanaan UN.

Sejak 2003, anggaran yang dikucurkan untuk UN sebesar Rp 250 miliar. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2007 menjadi Rp 572,9 miliar dan 2008 sebanyak Rp 439 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran daerah yang dipergunakan untuk pelatihan guru-guru menghadapi UN yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Aspek diatas membutuhkan evaluasi yang menyeluruh, melihat aspek penilaian UN ternyata belum selektif di lapangan. Ini terbukti dari beberapa siswa yang tidak lulus dalam pelaksanaan UN ternyata adalah siswa yang berprestasi di sekolahnya.

Belum lagi biaya dalam mengikuti pelaksanaan SNMPTN, dari mulai biaya pendaftaran hingga uang SPP dan berbagai sumbangan lainnya. Semakin menambah jumlah pengeluaran yang harus di biayai oleh orang tua siswa.

Bagi siswa, dampak ekonomi sangat terasa. Berbagai biaya tambahan dipergunakan untuk menjamin kelulusan. Seperti untuk les, bimbingan belajar, guru privat atau buku tambahan.

Dengan biaya tinggi itu, menurut sejumlah aktivis tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. UN dianggap menumpulkan esensi pendidikan dan melayani birokrasi semata.

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan peninjauan ulang terhadap model UN yang akan dilaksanakan, sehingga mampu meminimalisir anggaran dalam pelaksanaan UN nantinya. Disisi lain pemerintah juga harus melihat efektifitas anggaran dan kualitas siswa yang diluluskan melalui mekanisme UN.
UN harus mampu memacu tingkat belajar siswa sehingga mampu bersaing dalam skala nasional. Sehingga dari sini pemerintah kemudian tidak sia-sia mengeluarkan anggaran yang banyak, karena UN mampu meningkatkan prestasi putra-putri Indonesia.

Selain itu untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang harus dintegrasikan sebenarnya antara UN dan SNMPTN adalah segi pembiayaan. Karena SNMPTN memiliki tes sendiri untuk menjaring mahasiswa barunya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa antara UN dan SNMPTN pasti memiliki konsep masing-masing.

Secara garis besar dari uraian diatas besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN juga harus berimbang pada tingkat prestasi yang juga meningkat dari siswa itu sendiri.

Oleh: Taufiq Saifuddin
Ketua Umum HMI KORKOM UIN Sunan Kalijaga.