Pertumbuhan Ekonomi Harus Didukung Korporasi

Upaya akselerasi laju pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi serta sustainable tidak akan optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat luas, khususnya sektor korporasi Indonesia.

Infestasi merupakan faktor penting dalam mengakselerasi pertumbuhan di 2010, selain menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga, saat ini sektor tradable, khususnya manufaktur dan agrikultur masih menghadapi permasalahan keterbatasan infrastruktur sehingga tidak bisa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Rendahnya kontribusi sektor tradable tersebut, jelas menyebabkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada periode itu, rata-rata pertumbuhan sebesar 5% atau turun jika dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 7%. “Ini PR bagi pemerintah bagaimana menyeimbangkan tradable dan non tradable". Butuh waktu lama untuk memperbaiki kondisi tersebut, terlebih pada saat ini terjadi gejala deindustrialisasi akibat peralihan struktur investasi, dari sektor tradable ke sektor non tradable.

Dari dimensi ekonomis, besar-kecilnya kontribusi sektor korporasi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional akan banyak ditentukan oleh daya entrepreneurship dan kemampuan inovatif pelaku bisnis untuk mentransformasi tantangan menjadi peluang. Namun dari sisi responsibilitas sebagai anggota masyarakat, korporasi dituntut pula untuk menunjukkan kepedulian untuk berbuat yang terbaik tidak hanya untuk pemegang saham dan perusahaan, tetapi juga kepada stakeholders lainnya yang mewakili kepentingan bangsa.

Dimensi ini adalah penopang dari akselesari ekonomi yang diinginkan, sehingga infestasi di sektor apapun harus ditopang sepenuhnya oleh korporasi sebagai bagian integral dari masyarakat. Optimalisasi dari dukungan korporasi akan meningkatkan investasi yang tinggi dan sustainable dalam melakukan akselerasi ekonomi kepada masyarakat luas.

Format akselerasi ekonomi harus didasari oleh prinsip-prinsip mulia dari tata kelola yang baik, mulai dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Penerapan secara konsisten kelima prinsip ideal itu tidak hanya penting untuk perusahaan dan stakeholdernya, namun lebih jauh lagi diperlukan untuk membangun image atau persepsi posisif bangsa ini di mata pelaku bisnis global dan di mata negara-negara lain di dunia.

Dalam rangka meningkatkan penerapan good governance, pemerintah diharapkan serius dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mendorong kapasitas atau kemampuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan pelayanan masyarakat secara lebih maksimal.

Beberapa faktor resiko yang dihadapi tahun 2010 adalah meningkatnya harga komoditas global yang berpotensi memicu laju inflasi ke double digit. Resiko lainnya, yaitu masih rentannya sektor keuangan, risiko pembiayaan dan fiskal seiring membesarnya utang jatuh tempo di 2010, yang mencapai Rp64,2 triliun.(*)

Oleh: Taufiq Saifuddin
Ketua Umum HMI KORKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.